Waktu
: 01/03/2016 12:11:49
Sumber
:
JAKARTA
- Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi menyebut kebijakan Pemerintah
Jokowi-JK yang memfokuskan pembangunan dari desa sebagai kebijakan
radikal. Desa yang selama ini hanya penonton dan menjadi objek
kekuasaan, kini mendapat pengakuan utuh dari pemerintah.
"Kebijakan
yang memfokuskan pembangunan dari desa saya sebut sebagai gerakan
melunasi hutang sejarah, negara Indonesia yang telah memperkosa desa
dengan kebijakan seragam di masa lalu. Inilah yang selama ini memnbuat
desa-desa itu susah maju," ujar Kristiadi.
Ia
menambahkan, bekerja membangun kemandirian desa adalah tugas berat. Ada
unsur revolusi yang ditanamkan dalam kebijakan ini, sehingga pasti
banyak rintangan akan dihadapi. Dengan demikian, sudah barang tentu
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi akan
menjadi ujung tombak dari pemerintahan Jokowi-JK.
"Pemerintah
Jokowi-JK membentuk Kementerian Desa untuk mengawal pembangunan dari
desa. Ini tugas berat, memikul tugas yang bersejarah. Dan saya melihat
tugas ini telah dijalankan dengan baik oleh Menteri Marwan Jafar, bahkan
dengan penuh greget," imbuhnya.
Kristiadi
pun menilai tugas kementerian desa ini bisa meliputi lintas sektoral.
Selain rajin ke desa-desa, Menteri Desa Marwan Jafar juga menjalankan
fungsi koordinasi karena banyak kementerian/lembaga lain yang harus
menyatukan tugasnya membangun desa.
"Menteri
Desa pak Marwan Jafar ini sebetulnya juga seperti menteri koordinator
untuk urusan desa. Ada 17 kementerian/lembaga yang tugasnya menyangkut
desa. Saya masuk sebagai tim evaluasi pejabat tinggi. Saya bisa
menyaksikan sekarang bagaimana manusia di desa-desa mulai bangkit,"
tandasnya.
Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 2 Maret 2016, jam 14.32 WIB.