Membangun Desa, Pemerintah Jokowi Lunasi Hutang Sejarah

Waktu

: 01/03/2016 12:11:49

Sumber

:

JAKARTA - Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi menyebut kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang memfokuskan pembangunan dari desa sebagai kebijakan radikal. Desa yang selama ini hanya penonton dan menjadi objek kekuasaan, kini mendapat pengakuan utuh dari pemerintah.

 

"Kebijakan yang memfokuskan pembangunan dari desa saya sebut sebagai gerakan melunasi hutang sejarah, negara Indonesia yang telah memperkosa desa dengan kebijakan seragam di masa lalu. Inilah yang selama ini memnbuat desa-desa itu susah maju," ujar Kristiadi.

 

Ia menambahkan, bekerja membangun kemandirian desa adalah tugas berat. Ada unsur revolusi yang ditanamkan dalam kebijakan ini, sehingga pasti banyak rintangan akan dihadapi. Dengan demikian, sudah barang tentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi akan menjadi ujung tombak dari pemerintahan Jokowi-JK.

 

"Pemerintah Jokowi-JK membentuk Kementerian Desa untuk mengawal pembangunan dari desa. Ini tugas berat, memikul tugas yang bersejarah. Dan saya melihat tugas ini telah dijalankan dengan baik oleh Menteri Marwan Jafar, bahkan dengan penuh greget," imbuhnya.

 

Kristiadi pun menilai tugas kementerian desa ini bisa meliputi lintas sektoral. Selain rajin ke desa-desa, Menteri Desa Marwan Jafar juga menjalankan fungsi koordinasi karena banyak kementerian/lembaga lain yang harus menyatukan tugasnya membangun desa.

 

"Menteri Desa pak Marwan Jafar ini sebetulnya juga seperti menteri koordinator untuk urusan desa. Ada 17 kementerian/lembaga yang tugasnya menyangkut desa. Saya masuk sebagai tim evaluasi pejabat tinggi. Saya bisa menyaksikan sekarang bagaimana manusia di desa-desa mulai bangkit," tandasnya.

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 2 Maret 2016, jam 14.32 WIB.

16 Maret, Dana Desa Segera Disalurkan

Waktu

: 01/03/2016 21:17:33

Sumber

: Marwan Jafar

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengungkapkan, dana desa Tahun 2016 akan segera disalurkan, yakni tanggal 16 Maret 2016. Percepatan ini dilakukan, program-program desa dapat segera direalisasikan.

“Awalnya akan disalurkan bulan April, tapi kita sudah minta Menteri Keuangan agar bisa dipercepat. Dan diputuskan, bahwa 16 Maret ini Dana Desa akan segera disalurkan,” ungkapnya, di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Menteri Marwan mengatakan, dana desa tahun 2016 tersebut akan disalurkan dua tahap. Tahap pertama, dana desa yang akan disalurkan sebanyak 60 persen. 40 persen sisanya, akan disalurkan pada agustus 2016 mendatang.

“Prioritas dana desa tetap untuk infrastruktur. Kemudian untuk sarana dan pra sarana desa seperti Posyandu dan lain-lain. Jika kebutuhan mendasar sudah terpenuhi, dana desa bisa digunakan untuk kapasitas ekonomi desa seperti BUMDes, koperasi desa dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri Marwan telah  menyiapkan segala persiapan agar penyaluran dana desa dan penggunaannya tepat sasaran. Berbagai bentuk sosialisasi juga telah dilakukan, agar masyarakat secara umum memahami dana desa, dan turut serta dalam mengawasi program tersebut.

“Pendamping sudah disiapkan, fasilitator sudah disiapkan, konsolidasi dengan Pemerintah daerah juga sudah. Fasilitas pendukung pun sudah kita siapkan semua, tinggal bagaimana kita mengawal langsung,” ujarnya.
---------------------------------------------
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Anwar Sanusi dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Erani Yustika, melakukan press conference tentang mekanisme penyaluran dana desa.

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 2 Maret 2016 jam 14.25 WIB.

Lomba Jurnalistik "Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak"

17 Februari 2016

Sumber : Kemdikbud, diakses tanggal 26 Februari 2016, jam 21.24 WIB.

Kebangkitan Desa, Buku Ini Letakkan Desa pada Maqom Tertinggi

Waktu

: 25/02/2016 19:28:08

Sumber

: Anwar Sanusi

"Kebangkitan Desa", satu buku yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengangkat desa pada pada maqom tertinggi. Buku ini adalah cerminan dari visi dan misi Kemendesa PDTT, yang berkomitmen membangun desa untuk negeri.

"Buku ini adalah cerminan dari kementerian ini (Kemendesa PDTT). Kita melihat desa dari potret yang utuh. Ada budayawan, akademisi, musisi, kiyai dan semua elemen masyarakat. Kita perjuangkan, bagaimana desa kita letakkan pada maqom yang setinggi-tingginya," ungkap Anwar Sanusi, Sekjend Kemendesa PDTT pada peluncuran Buku Kebangkitan Desa di Jakarta, Kamis (25/2).

Dalam buku tersebut lanjutnya, mencoba memotret perjalanan waktu sejak terbentuknya Kementerian Desa PDTT, yang menjalankan tugas dengan spirit membangun Indonesia melalui desa. Menurutnya, buku Kebangkitan Desa menekankan, bahwa sudah saatnya desa berbicara.

"Semoga peluncuran buku ini akan menjadi awal baru bagi kita, untuk bersama-sama melihat desa yang akan tumbuh berkembang. Sudah saatnya desa turut serta dan bicara," ujarnya.

Anwar Sanusi mengatakan, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah era baru sebagaimana diangkat dalam buku tersebut sebagai kebangkitan desa. Kemendesa PDTT dalam hal ini, mencoba menyusun semangat baru dengan slogan desa membangun Indonesia.

"Buku dengan 500 halaman ini mengupas UU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. Dengan demikian desa semakin kuat, desa diharapkan mampu menhadi posisi terbesar di negeri ini," ujarnya.

Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar mengatakan, hadirnya Kemendesa PDTT adalah gagasan, terobosan dan gerakan baru untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sebagai pimpinan dari kementerian baru, Menteri Marwan berkomitmen untuk memperjuangkan desa dengan penuh kerja keras.

"Buku ini adalah potret dari kementerian yang baru, yakni gabungan dari 3 kementerian. Alhamdulillah, bisa kita lewati dengan baik," ujarnya.

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 26 Februari 2016, jam 21.14 WIB.

Desa adalah Akar, Kalimat Menyentuh pada Launching Buku Kebangkitan Desa

Waktu

: 26/02/2016 7:45:29

Sumber

:

JAKARTA – Jika negara diibaratkan pohon tinggi menjulang, maka desa adalah akarnya. Hal ini dilantunkan Galih, seniman Indonesia saat memeriahkan launching buku Kebangkitan Desa, oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

 

“Desa adalah akarnya, bagaimana menumbuhkan pohon dan bunga yang tinggi tanpa akar. Bahkan permata terpendam sangat dalam di lapisan terdalam sana,” ujarnya.

 

Galih melantunkan kisah Sumantri, seorang laki-laki yang menganggap kota adalah satu-satunya tujuan hidup. Ia akhirnya terjebak dalam riuh dan bisingnya kehidupan kota. Sumantri pun merindukan kampung yang penuh dengan kesederhanaan dan kebersamaan.

 

“Kota adalah bunga-bunga dan butiran buah di pohon yang besar. Tanpa kegigihan akar yang menerobos cadas dan tanah dengan kuat, bunga-bunga dan buah ini tak akan pernah terlahir,” ujarnya.

 

Senada dengan kisah yang dilantunkan tersebut, Buku Kebangkitan Desa hadir untuk mengangkat desa pada posisi tertinggi. Buku tersebut, adalah terjemahan yang mengupas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, Kebangkitan Desa adalah gagasan baru untuk membangun Indonesia dari desa.

 

“Ini adalah gagasan, terobosan, dan gerakan baru. Bahwa pemerintah kali ini konsentrasi dan berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ujar Menteri Marwan.

 

Sebelumnya Menteri Marwan mencontohkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan melalui desa. Jika kondisi ekonomi di desa meningkat, maka pertumbuhan ekonomi nasional juga akan mengalami peningkatan.

 

“Kondisi ekonomi nasional salah satu akarnya juga dari desa. Kalau kondisi perekonomin di desa menurun, otomatis ekonomi nasional juga tidak stabil,” ujarnya.

 

 

 

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 26 Februari 2016, jam 21.07 WIB.

Kementerian Desa Carikan Solusi Untuk Eks PNPM

Waktu

: 26/02/2016 19:51:07

Sumber

: Marwan Jafar

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Jakarta Jum’at (26/2). Kegiatan tersebut digelar, untuk mencetuskan solusi terkait pengelolaan dan pengembangan dana bergulir eks PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).

 

Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar menerangkan bahwa secara de vacto, keberadaan PNPM saat ini sudah berakhir. Maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, Kemendesa PDTT bermaksud untuk membawa program PNPM tersebut ke dalam status hukum yang jelas.

 

“Dana bergulir di PNPM ini bisa berguna untuk masyarakat. Namun PNPM ini tuannya belum jelas, maka kita adakan FGD siang ini untuk mencari solusinya,” ujarnya.

 

Menteri Marwan berharap, FGD tersebut nantinya dapat merekomendasikan berbagai macam model  pengelolaan dan pengembangan dana bergulir eks PNPM-MPd, sesuai nomenklatur Undang-Undang Desa. Selanjutnya, juga disesuaikan dengan program-program utama Kemendesa PDTT.

 

“Misalnya BUMDes, karena juga termaktub dalam Undang-Undang Desa. Ini jadi program unggulan kementerian ini, juga agar dananya tidak ke mana-mana,” ujarnya.

 

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi memaparkan, bahwa dana UPK Eks PNPM-MPd berjumlah cukup besar, yakni Rp 12,7 Triliun. Namun sayangnya, dana tersebut belum terdeteksi dengan jelas.

 

“UPK adalah institusi prematur yang tidak memiliki legal standing yang jelas. Ketika PNPM masih berjalan, UPK berjalan tetapi rentan secara hukum,” terangnya.

 

Tidak hanya itu, Anwar Sanusi juga menjelaskan, bahwa  UPK Eks PNPM-MPd juga memiliki beberapa aset barang bergerak dan tidak bergerak, yang juga memiliki nilai tinggi.

“Ada banyak aset barang bergerak seperti kendaraan roda dua dan roda empat. Juga dana tidak bergerak seperti tanah dan bangunan,” ungkapnya.

 

Sementara itu, salah satu Pembicara FGD yang juga Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Bambang Sukarno, sangat berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir eks PNPM Mandiri Desa yang saat ini sedang mengalami kekosongan regulasi.

 

PNPM yang dijalankan pemerintah era Presiden SBY memang masih memiliki aset dan dana yang terhimpun dalam Unit Pengelola Keuangan (UPK) tingaktat kecamatan. Bahkan nilai aset UPK eks PNPM ini mencapai lebih dari Rp13 triliun. Pengelolaan dana dan aset bergulir eks PNPM sendiri diusulkan untuk masuk dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bisa juga membentuk BUMDes bersama antar desa.

 

"Regulasinya buat Permendesa saja, seminggu dua minggu cukup. Syukur kalau bisa dari presiden ada kepres atau perpres. Kalau bupati seperti saya sih yang cepat saja. Gak lama-lama , biar bisa cepat eksekusi. Kalau perlu minggu ini atau minggu depan. Buat permen dua lembeat cukup," ujar Bambang.

 

Bambang menambahkan, eksekusi terhadap transformasi eks PNPM Mandiri Pedesaan semestinya tidak usah rumit, karena semua bisa mengacu pada UU No. 6/2014 tentang Desa. Di Temanggung, tutur dia, ada dana dan aset bergulir eks PNPM yang nilainya mencapai Rp66 miliar.

 

"Sekarang sudah enggak ada PNPM, sudah enggak ada induknya sekarang. Makanya cukup buat Permendesa, maka kita bisa eksekusi kelanjutannya agar Rp66 miliar eks PNPM di Temanggung itu selamat," tegas Bambang.

 

Bambag juga sepakat dengan sebuah opsi bahwa, aset eks PNPM bergulir yang selama ini dikelola dalam Unit Pengelola Keuangan (UPK) kecamatan dikembangkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antar desa yang juga ada pengaturannya dalam UU Desa.

 

"Mbo ya buatkan permen saja seperti kata pak Menteri Desa. Kalau permen dua minggu bisa. Cukup dua lembar kertas selesai. Rakyat nunggu soalnya. Enggak usah lama-lama," tandasnya.

 

Sebagai sebuah kota kecil di Jateng, tutur Bambang, Temabnggung adalah penghasil tembakau terbaik di dunia. Satu Kg tembakau Temanggung bisa dihargai Rp1.250 ribu. Selain itu juga ada kopi arabika Temanggung yang masuk dalam 8 kopi terbaik dunia. Kayu sengon asal temanggung pun tergolong sangat kuat dan baik.

 

"Di Temanggung ada 266 desa, 23 kelurahan dan total penduduk sekitar 800.000. Sekarang desa desa kami sudah dapat Dana Desa dan alhamdulillah manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, dipakai buat infrastruktur desa dan juga pasar desa. Luar biasa ini," tuntas Bambang.

 

 

 

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 26 Februari 2016, jam 20.59 WIB.

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendes Bangun Desa Mandiri Energi

Waktu

: 19/02/2016 19:02:01

Sumber

: Ahmad Erani

JAKARTA - Membangun Desa Mandiri Energi adalah salah satu program yang telah dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sejumlah desa yang tadinya gelap gulita, sedikit demi sedikit mulai terang.
 

Misalnya Desa Danau Pandan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah memiliki dua unit PLTS berkapasitas 10 KVA. Sedikitnya 60 KK bisa diterangi listrik dari dua PLTS yang diberikan Kemendesa PDTT itu. PLTS juga dibangun di Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, juga di Tapanuli Tengah.
 

“Keberadaan energi ini sangat vital bagi desa dan menjadi prasyarat untuk maju. Kalau ada listrik, masyarakat bisa mengembangkan usaha keluarga (home industry) sehingga bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Ini contoh,” ungkap Direktur Jenderal Pembanguan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa (Dirjend PPMD), Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, Jum'at (19/2/2016).
 

Erani juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah gudangnya potensi energi baru terbarukan. Banyak data yang menyatakan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 300.000 mega watt, namun hingga kini baru 3 persen yang termanfaatkan. Potensi energi itu tentu sangat dekat dengan desa-desa, baik berupa energi panas bumi, tenaga surya, hydro, maupun bahan bakar nabati.
 

“Di desa banyak sungai, jadi cocok bangun energi mikro hydro. Banyak pantai untuk bangun energi ombak, energi tenaga surya juga, dan banyak lagi,” jelasnya. Ke depan, sumber energi terbarukan memang tidak lagi disebuat sekedar alternatif, namun bisa menjadi andalan,” imbuhnya.

 

Kemendesa PDTT tentunya siap meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun pembangkit listrik untuk pedesaan. Apalagi pemerintah Jokowi-JK telah komitmen memberikan Dana Desa yang difokuskan untuk infrastruktur. Dana Desa ini tentunya dapat membantu pembangunan infrastruktur pembangkit listrik bagi desa yang membutuhkan pembangkit.
 

“Kami memiliki program pembangunan untuk Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk listrik dan energy,” terangnya.
 

Anggota Masyarakat Pegiat Energi Biomassa Hutan Indonesia, Jaya Wahono, dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa desa-desa memang harus mengembangkan energi baru terbarukan. Sebab jika hanya mengandalkan energi fosil, maka prosesnya akan rumit lantaran membutuhkan pembangunan infrastruktur terlebih dulu.
 

Dia menyontohkan, desa-desa yang berada di kawasan hutan mulai mengembangkan energi yang memanfaatkan potensi hutan. “Ini sangat cocok, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 25-30 persen penduduk Indonesia tinggal di dekat hutan yang tersebar di 12-15 ribu desa di seluruh Indonesia,” ucapnya.

 

 

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 20 Februari 2016, jam 01.25 WIB.

Mendes Marwan Ingatkan, Jangan Kutip Dana Desa

Waktu

: 17/02/2016 19:13:42

Sumber

: Marwan Jafar

Bekasi, Program dana desa yang mulai digulirkan tahun 2015, realisasinya memang sudah lancar ke desa-desa seluruh Indonesia. Sayangnya, ternyata masih saja ada oknum di desa dan kecamatan yang dijadikan kesempatan untuk kepentingan pribadi. Padahal sejak awal sudah diingatkan, dana desa tidak boleh dikutip oleh oknum aparat di daerah dengan alasan apapun. 

“Saya ingatkan kembali, jangan sama sekali mengutip sedikit pun dana desa. Ingat pak camat, kepala desa, juga aparat kabupaten, jangan dikutip ya dana desa. Itu melanggar hukum. Masyarakat desa kalau ada yang mengetahui kutipan, lapor ke saya,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat  menemui ratusan kepala desa se-Kabupaten Bekasi, Rabu, (17/2),

Pertemuan yang digelar di Sekretariat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersebut, Menteri pertama mengurusi desa ini mengatakan, agar masyarakat mengawasi penggunaan dana desa supaya  tepat sasaran. “Kalau perlu, tempel di tempat-tempat umum rencana penggunaan dana desa,” ujarnya.

Dengan menempelkan pengumuman rencana penggunaan  dana desa tersebut, kata Menteri Desa Marwan Jafar, supaya terjadi proses akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas pemanfaatan dana desa di wilayahnya. “Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi. Ini tidak main-main. Masyarakat sangat mengharapkan ada transparasi. Sekali lagi, tolong diawasi,” ujarnya disahuti setuju oleh seluruh kepala desa yang hadir.

Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Bupati setempat Rohim Mintareja, Marwan Jafar mengingatkan, pekerjaan yang bersumber dari dana desa jangan sama sekali dikontrak kepada perusahaan. “Harus dikerjakan juga oleh masyarakat atau padat karya. Kalau perlu, bahan-bahan yang dibeli berasal dari desa setempat. Misalnya semen, pasir atau batu bata. Kecuali barang-barang kebutuhannya adanya di kota,” ujarnya.

“Ini yang saya sampaikan, untuk  mengingatkan. Suatu saat nanti saya akan blusukan melihat langsung pekerjaannya. Hasil dan pengelolaan dana desa sesuai dengan arahan atau tidak. Jangan anggap remeh soal blusukan. Ini sudah menjadi talent semua menteri pemerintahan sekarang,” ujar Menteri Desa.

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 19 Februari 2016, jam 10.54 WIB.

Mendes Marwan Minta Dibuatkan Lagu Berjudul Desa Membangun Indonesia

Waktu

: 16/02/2016 15:49:30

Sumber

: Marwan Jafar

Jakarta - Peluncuran Peta Desa untuk percepatan dan pembangunan kawasan perdesaan di Kementerian Desa berlangsung meriah. Acara yang diresmikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar juga dimeriahkan oleh Musikimia yang dikomandoi Fadly.

 

Marwan Jafar yang mendapatkan album terbaru musikimia, menyanjung beberapa judul lagu yang menurutnya revolusioner.

 

"Judulnya luar biasa, dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan slogan kementerian kita yaitu'Desa Membangub Indonesia' siapa tahu bisa dibikinin lagu oleh Musikimia," ujar Menteri Marwan yang disambut applaus oleh para tamu undangan yang hadir di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (16/2).

 

Mendapatkan pujian dari Menteri Marwan, vokalis Musikimia, Fadly memuji balik kinerja Menteri yang berasal dari Pati tersebut. Fadly berharap peluncuran peta desa bisa semakin mempercepat laju pembangunan di desa. Dalam kesempatan tersebut, Fadly yang mengaku berasal dari desa berjanji akan kembali ke desa.

 

"Saya juga berasal dari desa dan bekerja di kota. Nanti saya pasti juga akan kembali ke desa," ujar Fadly.

 

Usai meluncurkan peta desa, Marwan Jafar diminta untuk berduet dengan Fadly menyanyikan lagu Legendaris berjudul 'Kasih tak sampai'. "Saya ingin mengajak pak menteri bernyanyi lagu yang saya kira sudah pasti dikenal semua kalangan. Yaitu lagu kasih tak sampai," ujar Fadly.

 

Menteri Marwan dengan menggunakan kemeja berwarna hijau meladeni tantangan Fadly untuk menyanyikan lagu kasih tak sampai.

 

 

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 19 Februari 2016, jam 10.48 WIB.

Kearifan Lokal Desa Jangan Kalah Karena Industrialisasi

Waktu

: 17/02/2016 19:28:39

Sumber

: Marwan Jafar

Bekasi-Belum genap satu minggu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan Jafar kembali mengunjungi Bekasi. Kunjungan kerja ini memenuhi undangan dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI ) dalam acara maulid nabi Muhammad SAW sekaligus peresmian kantor sekretariat APDESI kab. Bekasi. 

Dalam sambutanya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyampaikan bahwa salah satu yg menjadi ciri desa adalah musyawarah desa sesuai dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Disisi lain karena adanya UU Desa tersebut saat ini desa mendapat bantuan berupa dana desa yang berasal dari APBN. 

Adapun prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur desa-ini harus dicatat dan diingat- jalan,  irigasi, pengembangan ekonomi desa, dll. Pada tahun 2016 ini naik dua kali lipat menjadi Rp 47 T dari tahun 2015 dan pada tahun 2017 dan seterusnya pasti akan naik lagi. Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk memajukan desa-desa di seluruh Indonesia, ujar Bapaknya Kepala Desa seluruh Indonesia ini.

Dan yang tak kalah penting adalah industrialisasi yang ada di bekasi saya harap jangan sampai menggerus kearifan lokal yang ada, tadi diawal sudah ada tarian penyambutan, hal yg menjadi ciri khas desa dan daerah tidak boleh lagi hilang karena arus industrialisasi, imbuh Menteri asal PKB ini. 

Agus Sofyan, ketua APDESI sekaligus Kepala Desa Segara Makmur, kec.Taruma jaya, mengatakan, “Apdesi dibentuk untuk mempererat komunikasi antar kepala desa sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat.” 

Hal senada juga disampaikan Maryadi susanto, Kepala Desa Suka Rahayu, Kec.Tambelang, “Apdesi Mempererat komunikasi antar kepala desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.” Ia juga mengatakan bahwa keberadaan APDESI sangat strategis karena menjadi wadah bagi pemecahan solusi antar desa. 

Rohim Mintarejo, Wakil Bupati Bekasi, dalam sambutannya, realisasi dana desa Kabupaten Bekasi sekitar 60,18 miliar lebih. Kesemua dana  yang berasal dari APBN itu juga sudah diterima oleh kepala desa dan terealisasi dengan baik.  Ia berharap, bantuan untuk Kab Bekasi bisa ditingkatkan supaya lebih menyejahterakan masyarakat.

Kearifan lokal 

Sebelum Menteri Desa memasuki arena acara, panitia menyambut kedatanganya dengan tarian penyambutan , tarian penyambutan ini oleh masyarakat setempat dikenal dengan Kesenian Ujungan yaitu kesenian dengan memukul betis dan tulang kering, dengan memanfaatkan lull aren, seorang pemain Ujungan langsung meloncat-loncat dengan bergaya lucu. 

Agar tidak terkena penonton, maka arenanya dipersiapkan terpisah. Sejak tumbuh di jamannya, permainan Ujungan ini sangat digemari warga Bekasi, namun pada saat ini kesenian ujungan sudah jarang dikenal oleh generasi muda bekasi.***

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 19 Februari 2016, jam 10.40 WIB.

Bangun Desa, Menteri Marwan Terapkan 3 Prinsip Ini

Waktu

: 16/02/2016 19:51:04

Sumber

: Marwan Jafar

JAKARTA – Terdapat 3 prinsip yang diterapkan Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dalam membangun desa. 3 Prinsip tersebut yakni government, movement dan culture.

“Jadi dalam membangun desa, ada pemerintah sebagai pemangku kebijakan di dalamnya, ada gerakan serta partisipasi masyarakatnya juga, dan harus mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,” tegas Menteri Marwan, dalam acara Peluncuran Peta Desa untuk Percepatan Penbangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.

Menurutnya, ragam budaya dan kearifan lokal dari berbagai desa, akan menjadi satu kesatuan yang akan menjadi spirit tersendiri dalam membangun desa. Menteri Marwan mengakui, sumber-sumber kebudayaan di desa-desa memiliki potensi dan keunikan yang sangat luar biasa. Sehingga, pembangunan desa juga harus mengedepankan budaya, agar identitas desa tetap terjaga.

“Di Kementerian desa ini unik sebenarnya, seni dan budaya menjadi satu di sini. Karena memang, pembangunan kita semua berporos pada sumber-sumber kebudayaan kita. Karena sebenarnya, kebudayaan di desa-desa itu sangat luar biasa,” ungkapnya.

 Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 19 Februari 2016, jam 10.30 WIB

Berkat Dana Desa, Segaramakmur Tak Lagi Kesulitan Air Bersih

Waktu

: 17/02/2016 17:08:09

Sumber

:

Bekasi. Segaramakmur tak lagi kesulitan air bersih. Berkat dana desa, seluruh warga di desa kini tak perlu lagi memanggul air untuk kebutuhan sehari-hari.

"Dulunya kami kesulitan mendapat air bersih, makanya Dana Desa tahun lalu kita gunakan untuk sanitasi air bersih. Jadi, warga tidak lagi jauh-jauh manggul air untuk kebutuhan di rumah. Karena sanitasi air bersih ini langsung disalurkan ke rumah warga," ungkap Agus Sopian, Kepala Desa Segaramakmur. Kecamatan Taruna Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sanitasi air bersih Segaramakmur dibangun tiga titik, yakni di Kampung Kramat Blencong, di Kampung Poncol dan di Jalan Segaramakmur. Pusat Sanitasi diletakkan di lokasi strategis, agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

"Lokasi sanitasinya di tempat-tempat strategis agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Seperti halnya di Kampung Kramat Blencong itu di halaman Masjid, ada juga yang diletakkan di sini (kantor desa)," ujarnya.

Sanitasi air bersih di desa ini menggunakan satelit dengan kecepatan yang tinggi, agar air bersih dapat terdistribusi dengan baik. Tendangan air yang dihasilkan dari sanitasi ini mencapai 300-600 milimeter per detik.

"Alat yang digunakan untuk Sanitasi ini satelit. Ini alat yang paling bagus, tendangan airnya sangat kencang, jadi cepat terdistribusinya," ungkapnya.

Ia melanjutkan,  Air bersih hasil sanitasi ini kemudian didistribusikan ke warga desa, melalui pipa khusus yang disalurkan langsung ke rumah warga desa. Sanitasi air bersih ini nantinya, akan diberdayakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk menunjang perekonomian desa secara berkelanjutan.

"Selain membantu masyarakat desa agar tidak lagi kesulitan air bersih, Sanitasi ini juga akan kita berdayakan melalui BUMDes. Jadi juga bisa membantu meningkatkan perekonomian desa," ujarnya.

Selanjutnya selain digunakan untuk sanitasi air bersih, dana desa juga dimanfaatkan Desa Sagara Makmur untuk membangun Jalan Lingkungan (Jaling).

Jalan lingkungan tersebut dibangun di berbagai pusat aktivitas perekonomian desa seperti area pertanian, persawahan dan pertambakan.

"Seperti arahan Pak Menteri, penggunaan dana desa kita manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, aktifitas ekonomi kita menjadi sangat terbantu," ungkapnya.

Diakui Agus, program dana desa sangat membantu kesejahteraan dan perekonomian desa. Ia berencana, dana desa selanjutnya akan dimanfaatkan untuk membangun gedung serbaguna, yang juga akan diberdayakan oleh BUMDes.

"Masyarakat di sini lahan rumahnya sudah sempit. Nanti gedung serba guna ini bisa dipakai warga untuk acara adat, pernikahan dan sebagainya. Nanti kita berdayakan juga lewat BUMDes," ujarnya.

Dana desa sebagai salah satu program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran dana desa mengalami peningkatan dari Rp 20,7 Triliun menjadi Rp 47 Triliun tahun ini. Bahkan, dana ini akan mengalami peningkatan hingga Rp 90 Triliun di Tahun 2017.

"Pembangunan infrastruktur dari dana desa ini syaratnya harus padat karya. Agar perekonomian masyarakat juga akan sangat terbantu," ujar Menteri Marwan.

Menurutnya, realisasi dari program dana desa tersebut akan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita akan bantu pertumbuhan ekonomi nasional dari desa-desa. Karena aktifitas ekonomi nasional juga bergantung pada aktifitas ekonomi di desa," ujarnya.

++++

Foto: Masyarakat desa Segaramakmur, Bekasi bekerja membangun infrastruktur jalan desa dan saluran air bersih. Masyarakat Segaramakmur yang dulunya kesulitan air bersih, kini bernafas lega berkat pemanfaatan dana desa.

Sumber : Kemendesa, diakses tanggal 19 Februari 2016, jam 10.25 WIB.