Nusron Wahid Mohon Maaf Kepada TKI

24 November 2015 13:19 WIB

Jember, BNP2TKI, Selasa (24/11) -- Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid mohon maaf karena para TKI belum memperoleh dukungan yang maksimal. Untuk itu, dia mendesak agar semua pihak, masyarakat madani, pemerintah dan TKI , bekerjasama memberikan rasa aman, nyaman dan biaya yang murah kepada para Tenaga Kerja Indonesia.

Nusron Wahid menggaris bawahi permintaan maaf itu karena para TKI sesungguhnya telah memberi kontribusi yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek ekonomi, TKI pada tahun lalu telah mengirimkan devisa US$8,4 miliar atau Rp 110 triliun, sementara tahun ini ditargetkan Rp 140 triliun atau 1% dari Produk Domestik Bruto.

Suatu jumlah yang sangat berarti dan merupakan dana segar. Di lain pihak, hasil ekspor yang berasal dari kelapa sawit dan batubara telah menyebabkan kerusakan lingkungan, tambahnya ketika meresmikan Pertemuan Pekerja Migran dengan Pemangku Kepentingan di Sektor Ketenagakerjaan bertempat di Gedung Soetardjoe, Universitas Negeri Jember, Jawa Timur.

Momentum untuk bekerjasama itu ada karena kita akan mengubah Undang-Undang No.39 Tahun 2004, katanya seraya menambahkan, usulan perubahan tersebut sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. UU baru ini diharapkan dapat memproteksi TKI dari aspek pelanggaran HAM dan dilain pihak meningkatkan pendapatan.

Usulan perubahan itu kini sedang digarap Panitia Kerja Komisi IX DPR setelah itu akan dikirimkan ke Badan Musyawarah, untuk kemudian diputuskan apakah akan dibahas Komisi IX saja atau lintas komisi, kata Nur Suhud, anggota Komisi IX DPR dari wilayah Jatim III.

Saya sendiri mengharapkan agar dibahas di Lintas Komisi yang melibatkan Komisi III, I , IX atau komisi lain karena secara sekaligus melibatkan para pihak terkait. Namun proses perubahan ini tidak akan mudah, sebab bakal ada pihak-pihak lain termasuk institusi pemerintah keberatan.

 

Meriah

 
Acara peresmian berlangsung meriah dan dihadiri sedikitnya 1670 TKI dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk NTT, NTB, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pelepasan balon, bunyi sirene, penanaman pohon Selasih serta pelepasan 51 burung kutilang dengan latar belakang reog Ponorogo,  makin meramaikan suasana.

Dengan gaya seorang orator, Kepala BNP2TKI menegaskan migrasi buruh adalah sah dan dijamin undang-undang. Tugas pemerintah adalah memastikan buruh memperoleh rasa aman, nyaman dsn murah.Namun sejauh ini ketiga hal itu belum dipenuhi sebab TKI masih dianggap sebagai obyek dan kerap mengalami diskriminasi oeh para pihak yang berkepentingan di bandara, oknum-oknum aparat keamanan.

Sebagai misal, TKI yang bekerja di Singapura atau Hong Kong selama dua tahun, maka gajinya selama tujuh bulan hilang karena diambil untuk membayar berbagai pungutan. Demikian pula bagi TKI yang bekerja di Malaysia bekerja selama tiga tahun, maka sepuluh bulan gajinya akan hilang, ujarnya seraya menambahkan, memang bekerja di Timur Tengah tak ada ongkosnya, tetapi gaji kecil atau tak dapat gaji dan megalami pelecehana seksual.

Siapa yang salah terhadap semua ini ?, serunya. Semua salah. Pemerintah salah karena peraturannya mbulet. Swasta salah karena mengenakan ongkos yang mahal. TKI juga salah lantaran menghalalkan segala cara, termasuk dengan bekerja di luar negeri secara non prosedural.

Meskipun demikian, masih ada peluang untuk memperbaiki. Mari kita duduk bersama membangun sinergi, tegasnya.***(Humas/DH)

Sumber : BNP2TKI, diakses tanggal 25 Nopember 2015 jam 12:25 WIB